Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa hukum harus berdiri di atas kekuasaan, membatasi tindakan negara, serta menjamin kesetaraan setiap warga di hadapan aturan. Namun dalam praktik penegakan hukum, kerap terlihat jarak yang mengkhawatirkan antara cita-cita normatif dan realitas keseharian.

Penegakan hukum tidak pernah berlangsung dalam ruang yang steril dari kepentingan. Ia bekerja dalam struktur negara yang sarat relasi politik, ekonomi, dan birokrasi. Ketika independensi institusi penegak hukum melemah, hukum berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga keadilan, lalu bergeser menjadi sekadar mekanisme prosedural yang mudah diarahkan.

Dalam praktik, ketimpangan penanganan perkara menjadi gejala yang berulang. Perkara yang melibatkan masyarakat kecil sering diproses secara cepat dan tegas, sementara kasus dengan aktor berpengaruh tidak jarang berjalan lambat atau berakhir tanpa kejelasan. Pola ini membentuk persepsi publik bahwa hukum tidak bekerja secara imparsial, melainkan mengikuti garis kekuasaan yang tidak selalu tampak di permukaan.

Masalah tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai kegagalan individu aparat semata. Ia mencerminkan persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum yang terlalu menekankan kepatuhan prosedural dan mengabaikan keadilan substantif. Dalam kerangka seperti ini, hukum dapat dipatuhi secara formal, tetapi gagal menjawab rasa keadilan masyarakat.

Ketika prosedur berubah menjadi tujuan, bukan sarana, hukum kehilangan dimensi etiknya. Putusan yang sah secara hukum belum tentu adil secara moral. Di titik inilah kekuasaan menemukan ruang untuk memengaruhi arah penegakan hukum, bukan selalu melalui intervensi terbuka, melainkan lewat tekanan politik, relasi kepentingan, ketergantungan struktural, serta pertimbangan karier.

Akibatnya, penegakan hukum berjalan dalam bayang-bayang. Ia tampak berfungsi, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai alat perlindungan, melainkan sebagai sumber ketidakpastian. Ketika warga kehilangan keyakinan bahwa hukum mampu menghadirkan keadilan, jarak antara negara dan masyarakat pun semakin melebar.

Secara teoritis, hukum dirancang untuk membatasi kekuasaan. Namun realitas menunjukkan kecenderungan sebaliknya: kekuasaan justru membatasi ruang gerak hukum. Negara hukum bertahan sebagai konsep normatif, tetapi rapuh dalam pengalaman konkret warga. Demokrasi berjalan secara prosedural, sementara keadilan substantif tertinggal jauh di belakang.

Pembenahan penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi. Undang-undang yang baik akan kehilangan makna jika dijalankan oleh institusi yang tidak independen dan budaya hukum yang kompromistis. Yang dibutuhkan adalah komitmen politik untuk menjaga jarak antara hukum dan kekuasaan, sekaligus keberanian etik aparat untuk menempatkan keadilan di atas kepentingan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara hukum tidak diukur dari banyaknya regulasi atau kerasnya sanksi, melainkan dari keberanian hukum menjaga jarak dari kekuasaan. Ketika hukum terlalu dekat dengan kepentingan, ia kehilangan fungsi korektifnya dan berubah menjadi alat pembenaran. Dalam kondisi itu, yang tersisa bukan keadilan, melainkan kepatuhan semu.

Penegakan hukum semestinya menjadi ruang di mana kekuasaan diuji, bukan dilindungi. Ia harus mampu berdiri sebagai mekanisme yang menahan, mengoreksi, bahkan menegur negara ketika melenceng dari prinsip-prinsip keadilan. Tanpa fungsi tersebut, negara hukum hanya bertahan sebagai simbol konstitusional rapi dalam teks, tetapi rapuh dalam praktik.

Di sinilah pentingnya sikap kritis publik. Bukan untuk melemahkan hukum, melainkan justru untuk menjaganya tetap bermakna. Sebab hukum yang tidak pernah dipertanyakan akan mudah dikendalikan, dan hukum yang mudah dikendalikan akan menjauh dari keadilan. Selama penegakan hukum masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan, negara hukum akan terus hidup dalam paradoks diakui secara formal, tetapi dirasakan timpang oleh warganya.